Politik Etis adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bentuk tanggung jawab moral mereka terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia (dulu disebut Nusantara). Kebijakan ini dilandasi pemikiran bahwa Belanda telah mendapatkan banyak keuntungan dari tanah Indonesia dan merasa perlu untuk "membayar kembali" atau melakukan balas budi.

Awal Mula Politik Etis
Dua tokoh, yaitu Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer, menyuarakan pentingnya perhatian Belanda terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Mereka mengatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki "hutang kehormatan" karena sudah lama mengambil keuntungan besar dari tanah dan tenaga rakyat Indonesia.

Pada tahun 1901, Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, akhirnya mengeluarkan kebijakan Politik Etis sebagai bentuk balas budi tersebut.

Apa yang Dilakukan dalam Politik Etis?
Politik Etis fokus pada tiga hal utama, yang dikenal sebagai Trias van Deventer:

1. Irigasi (Pengairan)

   • Pemerintah Belanda membangun saluran air dan bendungan untuk pertanian.
   • Sanitasi atau kebersihan juga diperbaiki untuk mencegah penyakit.

2. Emigrasi (Perpindahan Penduduk)

   • Penduduk dari Pulau Jawa yang padat dipindahkan ke pulau lain, seperti Sumatera.
   • Pemerintah Belanda membuka lahan-lahan baru untuk pertanian dan pemukiman.

3. Edukasi (Pendidikan)

   • Pendidikan diperluas untuk mengurangi buta huruf.
   • Sekolah-sekolah mulai dibangun agar rakyat Indonesia bisa menjadi lebih terpelajar.

Dampak Politik Etis

• Dampak Positif:

  • Banyak anak Indonesia yang bisa sekolah dan menjadi orang terpelajar.
  • Tokoh-tokoh besar seperti Sutomo dan Wahidin Soedirohusodo lahir dari kebijakan ini.
  • Pendidikan melahirkan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia yang kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

• Dampak Negatif:

  • Meskipun ada pembangunan, kebijakan ini tetap lebih menguntungkan Belanda.
  • Rakyat kecil masih banyak yang menderita akibat sistem ekonomi yang tidak adil.